Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi fokus DPR RI dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

Pemberian remisi diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpim Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Prolegnas Prioritas 2020.

Ketua DPR, Puan Maharani mengingatkan pentingnya sosialisasi Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja kepada masyarakat.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menerbitkan revisi Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN), pada Selasa (21/1) di Jakarta.

Komite II DPD RI menilai diberlakukan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berimplikasi pada Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketua DPR Puan Maharani berharap draft Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja tidak merugikan pihak terkait dalam hal ini masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI 

Permintaan Presiden Jokowi untuk menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja dalam 100 hari kerja dinilai bukan hal yang mustahil.

Sejumlah isu terkait ketatanegaraan dan Rancangan Undang-Undang usulan dari DPD RI menjadi topik pembicaraan antara Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra.