Saat ini rakyat sangat kecewa dengan KPK, ada dugaan korupsi di depan mata tapi para komisioner KPK pura-pura tidak tahu.

Kebijakan ini tentu sangat tidak pantas. Apalagi hanya semata-mata untuk  menahan makin defisitnya APBN Pemerintah.

Arteria meminta kepada para penyidik dan Jaksa Penuntut KPK agar bisa lebih cermat lagi ketika membuat surat dakwaan. Sebab, apabila ternyata putusan Majelis Hakim menyatakan bebas, maka nama baik orang yang menjadi tersangka bisa rusak.

Kecaman bertubi-tubi juga merebak di sosial media Twitter bertaggar "BoikotBPJS".

Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada tahun ini sebagian besar sudah dilaporkan. Namun dalam proses penanganan hukumnya terkesan masih  bertele-tele.

Panitia lelang sudah bermain agar kontraktor tertentu memenangkan tender.

KPK harus menyampaikan progres apakah hasil dari penyelidikan sudah menemukan dua alat bukti

Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Syahrul terakhir kali menyerahkan LHKPN ke KPK pada 2015 ketika menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.