Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Jokowi dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji akan mengkaji usulan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Media Sosial menjadi usul inisiatif DPR.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang telah disahkan DPR akan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/42018), secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang (RUU).

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU AFAS menjadi Undang-Undang.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), DPR akan mengatur tentang penguatan BUMN.

Pimpinan DPR geram terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menjadi buruh kasar mulai membanjiri Indonesia. Padahal, sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menyampaikan, dengan adanya pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, diharapkan pelayanan kesehatan semakin membaik.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui ada dukungan dan harapan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya undang-undang desa sejak tahun 2014 atau mulai digelontorkannya dana desa sejak 2015 telah menghasilkan pencapaian yang sangat bermanfaat