Kementan juga mendorong petani atau pelaku usaha untuk memanfaatkan prmodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Komite II DPD RI menilai Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum berpihak kepada petani. Secara spesifik UU ini belum mengatur hak petani, bahkan pergerakan petani masih dibatasi.

"Negara harus hadir, harus ngatur. Bukan dibiarkan hukum pasar. Kalau dibiarkan hukum pasar, kita yang kecil-kecil ini tergilas," kata Ananta

Komoditas ini banyak berkembang di berbagai sentra melalui dukungan APBN, kemitraan importir maupun swadaya petani.

Kementerian Koperasi dan UKM sepakat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam melakukan pengembangan Korporasi Petani Berbasis Koperasi

Data Januari- Februari tahun lalu, tidak kurang dari 2.000 hektare bawang merah ditanam para petani di Pamekasan. 

Luas tembakau dalam negeri hanya sekitar 200 ribu hektare dengan produksi 160-180 ribu ton.

Proses kemitraan antara petani tembakau dan industri saat tidak melibatkan pemerintah.

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan perhatian tersendiri terhadap masa depan industri skala rumahan, UMKM, petani dan sektor ekonomi kerakyatan lain, supaya mendapatkan lebih banyak perhatian dari pemerintah daerah.

Produksi sudah mulai menurun dan juga curah hujan yang tinggi di Pulau Jawa.