Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.

Upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan meskipun ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO.

Hilirisasi menjadi kunci agar negara berkembang untuk menjadi bagian rantai pasok melalui produksi barang yang memiliki nilai tambah...

Bapanas Dorong Penguatan Hilirisasi Produk di Sektor Perunggasan.

Pemerintah jangan sekedar tebar pesona dengan membangga-banggakan peningkatan nilai ekspor hilirisasi nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun tapi tanpa menyebutkan besaran penerimaan bagi negara. Padahal besaran nilai pendapatan negara itu sangat penting untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dari peningkatan nilai ekspor nikel ini.

Pemerintah mesti transparan dan dapat menjelaskan besarnya penerimaan negara dari hilirisasi komoditas nikel tersebut. Kita perlu tahu sebenarnya berapa besar penerimaan negaranya. Jangan-jangan malah pemerintah nombok.

Ekonomi dunia gelap 2023, Indonesia akan tetap terang

BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal.

Pemerintah tawarkan insentif pajak untuk dorong investasi dan hilirisasi