Proyek tersebut di antaranya pembangunan Bandara Muara Teweh.

Keselarasan antara penguatan perencanaan di tingkat pusat serta kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah masih menjadi fokus pemerintah.

Menurut Menteri Bambang, penggunaan data statstik, selain terkendala soal waktu, juga masih menimbulkan spekulasi.

Data digital atau data sosial lebih menekankan partisipasi masyarakat (bottom up), yakni laporan dan peristiwa yang direkam oleh masyarakat lalu diunggah ke media sosial.

Pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp570 triliun untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) sebagai alternatif baru untuk mengurangi beban APBN.

Setelah mengembangkan sektor prioritas, baru setelah itu mengembangkan sektor-sektor lain.

Nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan BUMN sebesar Rp2.667 triliun, sementara pemerintah akan berkontribusi sebesar 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp4.000 triliun tersebut.

Pernyataan Misbakhun tersebut menanggapi rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerapkan program PINA

Kajian ihwal NCICD diketahui berkaitan erat dengan kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta