Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meresmikan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan di Palembang, Sumatera Selatan,  Ini adalah satu-satunya balai riset perikanan perairan darat di Asia Tenggara

karena berada di perairan internasional, bangkai kapal itu sebelumnya hanya dilindungi oleh perlindungan dasar sebagai Situs Warisan Dunia PBB.

Demi mencegah kasus penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berulang, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau seluruh WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan untuk tidak melaut di perairan Sabah sementara waktu.

Kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak delapan WNI di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan Kelompok Abu Sayyaf.

Konflik antara Indonesia dan China di perairan Natuna kemungkinan tidak melibatkan adu kekuatan militer.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam yang mendorong mobilisasi 120 kapal perikanan nelayan asal Pantura Pulau Jawa untuk beroperasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna

Tiongkok bersikeras memiliki hak di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beijing mengklaim perairan itu termasuk dalam perairan laut China Selatan yang sebagian besar masuk wilayah China.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan klaim terhadap wilayah perairan Natuna merupakan persoalan serius yang harus segera di selesaikan

Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar

Serikat Pemilik Kapal Kabel Indonesia mendesak Menhub, Budi Karya Sumadi dan Menhan untuk menolak kapal kabel Bold Maverick milik perusahaan SB Submarine System (SBSS) milik Tiongkok yang beroperasi di perairan Indonesia.