Sasaran Permendikdubristek PPKS adalah mencegah dan menangani setidaknya sebelas kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sesuai Kepmenaker Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tim Penyelenggaraan program JKP, diperlukan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di Kemnaker untuk melaksanakan program JKP ini.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam GMIN menyerahkan secara simbolik kepada KPK terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan anggaran di Kemenag.

Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara (GMIN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

Sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama di Indonesia, pengaturan terhadap tindak asusila dalam tata tertib kampus perlu ditegakkan dengan semakin tegas. Namun, pada saat bersamaan perlu diberikan jaminan bahwa korban kekerasan seksual yang mengalami pemaksaan tidak akan turut dihukum sebagai pelaku tindakan asusila.

Sejarah Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh K.H. Hasyim Asy`ari memberi arti perjuangan, khususnya di kalangan umat Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang damai dan menjunjung nilai-nilai kebhinekaan.

Salah satu bukti, adanya kerukunuan antar umat beragama diantara para pendiri bangsa terjadi pada proses penyusunan Pancasila, baik di BPUPKI, Panitia Sembilan maupun PPKI.

Dari DPR, Fraksi PKS kata Hidayat juga tegas menolak karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama.

Gelaran pameran ini bertujuan menghadirkan pengalaman sains bagi stakeholder maupun pengunjung, mendorong terjadinya transfer knowledge baik antar peserta maupun peserta dengan pengunjung, menjadi parameter perkembangan produk riset dan inovasi terkini, mendorong proses komersialisasi inovasi, dan mendukung diseminasi inovasi di bidang Iptek.

Selain itu, Ledia juga menyesalkan beberapa muatan dalam isi Peraturan Menteri ini melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme. Landasan norma agama yang seharusnya menjadi prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang termuat di pasal 3 juga tidak dimasukan.