Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pelantikan wakil ketua DPR dari Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP) akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/3) besok.

Meski belum ditandatangani Presiden Jokowi, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tetap berlaku setelah 30 hari disahkan dalam rapat Paripurna DPR.

Dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat belum memutuskan koalisi dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Bagaimana peluang Demokrat berkoalisi dengan Jokowi dan Prabowo Subianto?

Penyegaran ini dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam Rapat Pleno Badan Sosialisasi MPR pada 6 Februari 2018.

Penyerahan barang rampasan dari perkara kasus korupsi itu akan dilakukan secara simbolik pada Rapat Kerja Teknis Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

Setelah surat dari Presiden itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, maka dilanjutkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Selasa (6/3).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengaku, UU MD3 yang baru disahkan dalam rapat Paripurna DPR bersama pemerintah memiliki kelemahan.

Tanpa dibumbui tandatangan dari Presiden Jokowi, UU MD3 yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR bersama pemerintah dapat berlaku secara sah dan mengikat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan lolos verifikasi sebagai partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka KPU.

Seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk mengokohkan khidmat kepada rakyat. Hal itu dari hasil keputusan Rapat Pleno Fraksi PKS DPR dan DPRD.