Para petugas Kepolisian dan TNI harus benar-benar mengawasi secara ketat apabila ada masyarakat yang nekat mudik karena pemerintah secara resmi sudah menerapkan aturan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintah harus menyiapkan dengan matang berbagai kebijakan terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, salah satunya harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukung terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk para anggota DPR RI dan komisi-komisi agar mengoptimalkan waktu pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas pada 2021.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar melantik segenap pejabat Eselon II di lingkungan Kesetjenan DPR RI, kemarin. 

Menteri Keuangan menganggap utang Indonesia masih relatif kecil, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Merespon sikap Menkeu, Heri Gunawan mengatakan, idealnya utang yang semakin menumpuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah diminta menyiapkan dengan matang berbagai kebijakan terkait hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini akan menggelar rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh petugas harus tegas namun santun dan humanis saat menegakkan aturan larangan mudik pada Lebaran tahun ini.