Mengenai ada kesan Pansus DPR ingin membubarkan KPK, Cak Imin mengatakan,  hal itu tidak mungkin.

Partai Demokrat menilai janji Presiden Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terbukti.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah-oleh "mendewakan" sejumlah koruptor.

Apa yang dilakukan DPR melalui Hak Angket itu adalah upaya intervensi proses hukum yang sedang berlangsung bukan upaya evaluasi perbaikan KPK.

Kritikan dan penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap Pansus Angket KPK seharusnya menjadi pertimbangan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang benyak menyeret nama sejumlah anggota DPR dinilai sebagai bentuk serangan terhadap parlemen.

Sedianya Novanto diagendakan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Narogong.