Politisi PKS tersebut mengaku heran tokoh yang selama ini dianggap sebagai pejuang perdamaian justru negara yang dipimpinnya makin gahar melakukan kejahatan kemanusiaan

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Haris Ma`mum, membenarkan banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi kali ini. 

Bukan tanpa alasan hal itu ditegaskan Haris. Pasalnya, negara hingga saat ini dinilai belum mampu mengupas tuntas segala kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Sekolah berperan melindungi hak siswa yang menjadi korban kekerasan seksual dengan tetap melayani pendidikan.

Kontras menilai bahwa langkah Presiden Jokowi menjadi gamang dan ambigu soal hilangnya dokumen kasus kematian Munir di Sekretariat Negara.

Haris berpendapat akan lebih baik bila Presiden membentuk tim khusus untuk membongkar seluruh keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Dugaan adannya aliran dana dari Freddy Budiman mengemuka ke publik setelah ada testimoni Koordinator Kontras Haris Azhar.

Sebelumnya, Haris menyebarluaskan kesaksian atau testimoni Freddy bahwa gembong narkoba itu menyuap anggota Badan Narkotika Nasional, TNI, dan kepolisian untuk melancarkan bisnisnya.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras rencana Polri memanggil Koordinator KontraS, Haris Azhar yang "bernyanyi" atas kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman.