merujuk paparan delegasi Pemerintah Provinsi Papua yang diterima Pimpinan FOR PAPUA MPR pada 20 Mei 2021, terlihat beberapa catatan keberhasilan dari pemberlakuan kebijakan Otsus di tanah Papua.

Kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi

Komitmen revisi atas kebijakan kontroversial lainnya yang ditolak masyarakat luas, juga harus tetap dijalankan.

Syarief Hasan menilai, target tinggi dan tidak konsisten yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah kepada publik kurang relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Papua belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua atau orang asli Papua.

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama.

memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik

Serikat Pekerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengawal kebijakan pemerintah menuju integrasi Pelabuhan Indonesia

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP, selaku Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan dan program sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.