Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebut kebijakan holding ultra mikro persis seperti kebijakan yang diambil saat masa pemerintah kolonial Belanda. 

kebijakan tersebut hanya akan memunculkan penyeragaman (monokulturisasi) kelembagaan keuangan

Prioritas kebijakan luar negerinya adalah meningkatkan hubungan dengan tetangga-tetangga Iran di Teluk Arab, sambil menyerukan saingan regional Iran, Arab Saudi, untuk segera menghentikan intervensinya di Yaman.

Komisi III DPR memutuskan untuk membatalkan kegiatan hingga dua pekan ke depan. Kebijakan tersebut diambil setelah meningkatnya kasus positif Covid-19 khususnya di lingkungan kompleks parlemen.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.

Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah, karena kebijakan yang tertuang dalam Inmendagri tersebut akan diimplementasikan di tingkat daerah.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik) Abdul Kahar mengatakan program BSU ini merupakan salah satu kebijakan khusus Kemendikburistek pada masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban para pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan Gubernur Anies tersebut merupakan implementasi nyata untuk memenuhi hak warga di DKI Jakarta untuk mendapatkan sarana dan lingkungan hidup yang baik, aman dan sehat

Riset kami terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid, jawaban 43,6 persen menyatakan sudah tepat. Dan atas pertanyaan bagaimana situasi ekonomi kedepan, 26 persen menyatakan optimis lebih baik. Artinya 26 persen mereka mengatakan setelah Pandemi ini akan lebih baik.