Ada 11 RUU yang diputuskan untuk di carry over oleh DPR periode lalu. adapun RUU tersebut yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU tentang Koperasi, RUU Daerah Kepulauan.

Baleg siap duduk bersama dengan pemerintah guna membahas aturan hukum atau undang - undang tentang Pemindahan Ibu Kota Negara.

Pimpinan DPR meyakini Komisi III DPR dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan evaluasi dan inventarisasi materi untuk penyusunan usul Prolegnas DPD RI Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Pemerintah akan merancang Undang-Undang yang bersifat sebagai omnibus law demi mengatasi tumpang tindih aturan dan hambatan dalam investasi.

Pada 22 Oktober 2009, Kongres AS memperluas undang-undang kebencian untuk menjadikannya kejahatan federal untuk menyerang seseorang karena orientasi seksual atau identitas gender

Aksi ini ditujukan untuk memberi tekanan pada pemerintah untuk membebaskan jurnalis dari undang-undang yang membatasi akses ke informasi sensitif.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ke depan perlu payung hukum dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila.

Meski Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berlaku, institusi pemebrantasan korupsi itu tetap masih bisa melakukan penyadapan tanpa dewan pengawas (Dewas).