Keputusan pemerintah yang melarang seluruh aktivitas dan mencabut legal standing Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus dipatuhi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. 

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, kebijakan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2021 itu langkah tepat mengantisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 dari Eropa.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan, ancaman varian baru tersebut nyata. Karenanya, masyarakat harus serius menjalankan protokol kesehatan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, masyarakat jangan menumpahkan kemarahan terhadap warga Malaysia yang tidak berkaitan dengan lagu parodi Indonesia Raya yang benuansa penghinaan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia untuk Indonesia harus mengambil langkah konkrit terkait persoalan tersebut.

Kalangan dewan berharap enam menteri dan lima wakil menteri yang baru dilantik Presiden RI Jokowi dapat membangun kerja tim di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, negara telah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisir ancaman Covid-19. DPR pun ikut mendorong Pemerintah untuk terus bersikap optimistis.

Kementerian Agama (Kemenag) harus ikut berperan dalam pengawasan zakat dan infak, setelah Kepolisian RI menemukan kotak amal di sejumlah supermarket yang justru disalahgunakan oleh Jamaah Islamiyah dengan tujuan terorisme.

BUMDes memiliki peran strategis dalam pemulihan ketahanan ekonomi di Indonesia pasca pandemi, khususnya di tengah ancaman kontraksi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.