Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Ketua DPR Setya Novanto menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ketua DPR Setya Novanto meminta Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melaporkan hasil kerja pada masa sidang ini.

Selaku anggota DPR, Musa juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Musa juga dinilai merusak citra DPR sebagai wakil rakyat.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) memastikan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang dihadapi Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mau diseret-seret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum.

Jika alasan  mangkir dari panggilan penyidik KPK dengan alasan harus mengantongi izin Presiden tak tepat, maka Novanto harus datang memenuhi pemeriksaan penyidik KPK.‎

Meski demikian, Febri enggan berandai-andai apakah penyidik KPK akan langsung menahan jika Novanto besok memenuhi panggilan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali menegaskan sikapnya untuk mendukung segala upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi

Pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai berlambang pohon beringin itu terus mengalami tren penurunan.

Opini publik terhadap Partai Golkar terus mengalami tren penurunan. Hal itu pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).