Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan dari pemerintah pusat masih status quo.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat Panja RUU Kepalangmerahan. Dalam rapat tersebut, pembahasan tentang keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas) menjadi perhatian para peserta rapat.

Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama membahas enam rekomendasi penting untuk pemerintah.

Jembatan bentang panjang Balerang yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Galang Baru perlu pemeliharaan yang maksimal.

Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo.

Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE.

Komisi VIII DPR RI meninjau dua kelompok usaha di Mamuju, Sulawesi Barat yang menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial lewat program KUBE (kelompok usaha bersama). Akses modal dan bahan baku masih jadi persoalan.

Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut dapat dipandang sebagai sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan tetap akan memproses Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan bebas Visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu dinilai memberikan dampak positif dan negatif.