Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Penegasan itu menanggapi pengakuan Japto yang mengatakan bahwa 11 mobil itu telah diserahkan ke KPK.

Japto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Rita Widyasari.

Laporan dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI sedang dikaji di bagian Direktorat PLPM KPK.

Semoga Demokrat terus dapat bergotong royong membangun bangsa dan negara.

Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan prorakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskannya.

Sebenarnya, pembahasan RUU EBT sebelumnya sudah hampir rampung pada periode 2019-2024 di Komisi VII DPR RI. Namun, karena alasan teknis, pembahasannya harus dilanjutkan ke periode saat ini.

Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Jika memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016 APBN bisa melakukan perbantuan.

Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030.