Menurut Lestari dengan indikator sasaran yang jelas di setiap kebijakan yang diterapkan, para pemangku kepentingan bisa segera memperbaiki sejumlah kekurangan yang terjadi.

Untuk mengefektifkan kinerja penanggulangan Covid-19, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berbasis ilmiah atau riset (scientific based policy), bukan berbasis coba-coba (trial and error).

Diakui Rerie, ada sejumlah kota yang mampu menekan jumlah kasus positif Covid-19, namun lebih banyak daerah yang belum mampu menahan laju pertambahan kasus tersebut.

Menteri Kabinet Indonesia Maju seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan berbeda satu sama lain di tengah situasi sulit karena Pandemi Covid-19.

Setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini wajib mengikuti proses lelang untuk kemudian bisa terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog sesuai standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anwar Sanusi menegaskan, flesibilitas pasar kerja dan masifikasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas merupakan sebuah keharusan dalam arah kebijakan Ketenagakerjaan.

Keputusan Inggris mengecualikan Prancis dalam kebijakan bebas karantina bagi pelancong asal Amerika Serikat dan Uni Eropa, dianggap diskriminatif.

Google akan mengembangkan kebijakan pengecualian untuk orang yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis atau alasan perlindungan lainnya.

Dengan adanya ancaman Covid-19 varian delta dan munculnya varian baru, Indonesia terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial.

Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi seperti di OJK, semuanya dilakukan untuk bisa menghadapi ancaman itu, melindungi masyarakat dan dunia usaha, dan perekonomian agar tetap bisa bertahan.