Tugas warga adalah melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan PPKM, sehingga bisa bekerja secara produktif di tengah ancaman jangka panjang COVID-19.

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19.

Kekhawatiran dan kecemasan Rakyat yang sudah memasuki tahun ke 2 ini menimbulkan berbagai pertanyaan setiap orang, kapan pandemi covid 19 ini dapat diatasi paling tidak dapat ditekan?

bantuan sosial merupakan kebijakan hak asasi manusia (HAM)

seolah kebijakan yang dibuat hanya main-main.

Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diupayakan dengan meningkatkan quality control dan mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.