Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Pada subsektor ketenagalistrikan, kebijakan Pemerintah terkait harga gas bumi juga ternyata mampu mengurangi anggaran belanja untuk subsidi listrik di tahun 2020.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, rakyat semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Munafrizal menerangkan Komnas HAM menemukan pelanggaran itu baik dari segi tindakan, kebijakan atau peraturan, termasuk pernyataan dan/atau perlakuan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah satu suara mensolidkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Pengetatan dan pelonggaran mobilitas bukanlah kebijakan yang tidak konsisten, namun hal itu adalah cara untuk menemukan kombinasi terbaik antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Dedi mengatakan, kebijakan tersebut sebagai upaya menekan penyebaran pandemi dengan tidak mengorbankan putaran roda ekonomi.

Dari 1.200 responden, sebanyak 67 persen masyarakat tidak puas dengan kebijakan tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah membebaskan uji validitas tes antigen dari ketentuan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat membawa Indonesia keluar dari puncak kasus Covid-19.