Perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Euforia terhadap pelonggaran di sejumlah sektor mulai terlihat, meski sejatinya kebijakan PPKM level 4 adalah untuk membatasi mobilitas orang demi mencegah penularan Covid-19.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.

Menurut Lestari, kebijakan pengecualian terhadap sejumlah sektor pada masa perpanjangan PPKM level 4 tersebut menuntut sosialisasi yang masif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Di Tunis, polisi menggunakan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa yang melemparkan batu, dan meneriakkan slogan-slogan menuntut Perdana Menteri Hichem Mechichi mundur dan parlemen dibubarkan.

Hasil PPKM level 4 tersebut akan menjadi dasar penerapan kebijakan pengendalian Covid-19 selanjutnya di tanah air.

Kebijakan tersebut dinilai tepat mengingat pemerintah berhasil melindungi para peternak dengan menjaga keseimbangan supply and demand melalui afkir dini PS dan cutting telur tetas (HE) fertil umur 19 hari.

Semua kebijakan dan langkah yang diambil hendaknya tertuju pada kepentingan terbaik anak-anak, terutama keselamatan mereka di masa pandemi.

Perry menjelaskan keputusan mempertahankan bunga kebijakan tersebut juga diambil di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dari COVID-19.