Pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera mengambil kebijakan agar masalah ini bisa diatasi. Pemerintah harus dapat memastikan kebutuhan oksigen untuk medis bisa terpenuhi.

Hanya dengan konsistensi yang tinggi dalam upaya merealisasikan sejumlah target pada proses pengendalian Covid-19, mampu mengatasi sejumlah kendala yang ada.

Jazilul Fawaid mengatakan bahwa hal yang salah sebenarnya bukan pada kebijakannya, namun implementasi dari kebijakan tersebut.

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Sebagus apa pun kebijakan bila tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat akan percuma.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah terkesan belum efektif. Kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.

Kebijakan itu sangat penting sebagai upaya mengurangi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 121 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali.