Pimpinan DPR mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan calon kepala daerah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak juga bersih dari tindak kejahatan korupsi. Hanya saja, KPK kerap melakukan provokasi dan pencitraan yang berlebihan kepada publik.

Transaksi mencurigakan ini nantinya, sebut dia, akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melakukan tindakan kriminal.

Komisi XI DPR menyayangkan sikap pemerintah dalam proses perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diantisipasi sejak awal, sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi.

Amplop tersebut kemudian diserahkan Miryam kepada Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.

Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur akan membentuk Panja terkait maraknya kecelakaan dalam proyek pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pimpinan Basuki Hadimuljono.

Persekongkolan terpidana kasus korupsi Nazaruddin dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah menjadi problem keamanan nasional.

Terpidana kasus korupsi Nazaruddin dinilai mulai panik karena persekongkolannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lambat laun mulai terbuka.

Berdasarkan laporan anggota Komisi II, Mustokoweni dan Andi Narogong, kata Nazaruddin, uang dari proyek e-KTP untuk ketua fraksi telah diberikan.