Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain mengusulkan Hak Angket, Fraksi PKS juga membentuk tim investigasi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan ini dari mulai hulu hingga hilir.

Kita melakukan pilkada pada desember 2020 secara serentak untuk kurang lebih sekitar 270 kota, kabupaten dan beberapa provinsi ketika masih pandemic. Sehiingga ketika itu juga jug diupayakan adanya nuansa efisiensi dan kita bisa melakukan itu. Bahkan, hasil evaluasi membuktikan bahwa proses pilkada ini dikatakan berhasil.

Meskipun harga BBM dunia sedang tinggi, menyusul meletusnya perang Rusia-Ukraina dan ditengarai subsidi solar yang diberikan Pemerintah tidak memadai, Pertamina harus tetap menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis solar ini secara konsisten. Ini adalah tugas yang bersifat mandatori dari negara untuk dijalankan Pertamina

Kita bersyukur dan bahagia atas keberhasilan Timnas amputee di kualifikasi zona asia timur sehingga lolos putaran final di Turki. Para pemain berjuang dengan maksimal, pantang menyerah dan semangat tinggi guna mengharumkan Indonesia.

Sebelumnya, HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Selain itu, pemerintah juga mencabut aturan HET minyak goreng kemasan dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar.

Saya minta pemerintah dapat memastikan harga gabah di lapangan sesuai dengan harapan petani agar petani mendapat keuntungan. Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani.

Nah kalau (gas elpiji nonsubsidi) naik kan mereka kena imbas, malah nantinya mereka beralih ke elpiji bersubsidi. Itu artinya, pemerintah hanya mengandalkan fungsi pengawasan saja.

Kita mendesak Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PLTP di seluruh Indonesia agar keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik.

Menperin harus menindak tegas industri nakal tersebut. Jangan setengah-setengah agar ada efek jera bagi yang lain.