Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait rencana vaksinasi Covid-19 berbayar atau Gotong Royong yang rencananya akan dilakukan Kimia Farma.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata cara penyelenggaraan vaksinasi guna mencegah munculnya klaster penularan baru.

Di komisi IX DPR belum pernah ada pembahasan

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal penundaan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar oleh PT Kimia Farma (Persero) yang sedianya berlangsung mulai Senin (12/7).

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait vaksinasi Covid-19 berbayar yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas akses Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/perorangan.