Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR dinilai sebagai modus untuk menghancurkan lembaga ad hoc tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menargetkan mampu meningkatkan perannya dalam pertumbuhan perekonomian baik di tingkat domestik maupun tingkat regional

Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR memiliki misi tertentu.

DPR dinilai telah melanggar UU MD3 terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa dasarnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu takut dengan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diduga telah merugikan keuangan negara, BPK diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPR dinilai tak paham terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pembentukan Pansus Hak Angket KPK menimbulkan pertanyaan serius bagi DPR.

Borok atau kejahatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini tertutupi bakal terbongkar.

Polri memastikan bakal menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).