Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mempercepat proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat menjadi salah satu alasan yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Pemerintah berharap agar DPR dapat menyetujui Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi. Sebab, Perppu tersebut dinilai untuk menjaga keutuhan NKRI.

Komisi IV DPR mempertanyakan rumor yang berkembang soal rencana KKP untuk meminjam uang yang disinyalir kurang lebih sekitar 400 juta US dollar kepada salah satu perusahaan asal Jepang.

Komisi III DPR tidak hanya setuju soal anggaran sebesar Rp 2,6 triliun dalam pembentukan Densus Tipikor, namun juga memperkuat kewenangan Polri dan Kejaksaan. Lalu apa yang sepatutnya diharapkan dari gagasan Polri menghadirkan Densus Tipikor? 

Munculnya pro-kontra atas pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diharapkan tidak membuat ambisi Kapolri Jenderal Tito Karnavian surut atau mengendur untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Dalam rangka menghindari kontroversi dan untuk meyakinkan masyarakat terkait Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi, Komisi II DPR meminta masukan kepada sejumlah pakar dan tokoh agama.

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama masih terus menyesuaikan alokasi anggaran untuk tahun 2018. Diharapkan, anggaran Kemenag 2018 mampu memenuhi kebutuhan mendesak keagamaan, seperti pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup tahap pendaftaran dan pelengkapan dokumen bagi partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Selasa (18/10).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan Hafisz Tohir meminta penguatan Perbankan Indonesia, khususnya pada konsorsium BUMN Karya yang saat ini masih memiliki modal sangat kecil.