Peran polisi itu seharusnya tidak lagi pada tataran kekuasaan, tapi bagaimana publik merasa terayomi. Masyarakat patuh bukan karena takut, tapi karena empati.

Dewa Penolong yang kami sendiri tidak pernah prediksi akan endingnya seperti itu, yang kami bayangkan itu adalah SK (rehabilitasi/pemulihan nama baik).

Sebab apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu mereka sudah dididik oleh negara.

Tidak ada ruang diskusi untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat

Tim percepatan reformasi Polri ini segera bekerja untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin-poin, aspirasi atau keinginan bapak presiden.

Komisi X DPR menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Keputusan Pak Presiden baik dan tepat. Akan menjadi lebih baik jika kemudian juga dibantu untuk mengganti biaya selama pengurusan persoalan hukum.

Itulah mengapa kita harus memulai dari gambaran global. Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama untuk menegakkan martabat manusia.

Semangat yang sudah digaungkan oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki fase transformasi itu bukanlah sebuah basa-basi, bukan sekadar idiom dalam komunikasi.

Komisi XI DPR meminta penjelasan dasar dari pihak eksekutif termasuk Bank Indonesia (BI) saat mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2026.