Bisa dilihat sepintas, Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang ditolak masyarakat Indonesia secara masif di periode yang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah satu poin pentingnya terletak pada istilah paradigma seks bebas yang berbasis persetujuan (Sexual-Consent).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Pilpres ini dikatakan waktu yang singkat, enggak juga. Dikatakan waktu yang lama, juga enggak sebetulnya. Karena orang sering mengatakan terlalu dini, terlalu subuh, terlalu cepat untuk bicara pilpres. Saya pikir enggak juga.

Korsel bisa maju dengan mengedepankan budayanya. Mereka menyaring budaya asing dan dilarutkan dalam kebudayaannya dan di saat yang bersamaan mereka memperkuat nilai-nilai kebangsaannya.

Secure Equipment Act, upaya terbaru pemerintah AS untuk menindak perusahaan telekomunikasi dan teknologi China, disetujui dengan suara bulat oleh Senat AS pada 28 Oktober dan awal bulan ini oleh DPR AS dengan suara 420-4.

Saya mengapresiasi posisi relawan sangat penting sebagai bagian dari demokrasi, mengakselerasi partisipasi-partisipasi yang jauh lebih berkualitas dan memberikan efek pengurangan cost politik yang luar biasa.

Puan bersama rombongan DPR RI mampir ke Angkringan Daratan milik Mbah Giyo yang berada di Sleman, DIY, Kamis (11/10). Di lokasi ini, ia menyapa warga yang berada di sekitar angkringan.

Politisi PDIP ini menegaskan, partai banteng sangat menghargai kinerja relawan.

Justru saat inikan kita belum ada regulasi itu, RUU PKS itukan belum disahkan sehingga Kemendikbudristek membuat Permendikbud itu untuk menghindari adanya praktik kekerasan seksual.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut memantau pembelajaran tatap muka (PTM) di lingkungan sekolah, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).