Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.
Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.
Kedua petinggi PT Arta Niaga Nusantara itu bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang suap Nurdin Abdullah yang diberikan oleh berbagai pihak
Proyek ini memiliki reaktor cepat berpendingin natrium 345 megawatt dengan penyimpanan energi berbasis garam cair yang dapat meningkatkan output daya sistem hingga 500 MW selama permintaan daya puncak.
Proyek gagal dimaksud ialah pembayaran yang dilakukan kepada beberapa kontraktor yang gagal melakukan pekerjaan, atau meninggalkan tugas mereka yang belum selesai.
Mereka akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah.
Setyo mengatakan kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah
Perpanjangan ini dilakukan penyidik untuk mencari alat bukti baru yang terkait dengan perkara.
KPK juga mendalami proses lelang pengerjaan proyek di Sulawesi Selatan