Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan lanjutan tingkat pertama Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau yang sering disebut PMSE.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mengatakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di ASEAN perlu pertimbangkan keamanan Cyber.

Padahal PBB dan sejumlah negara telah mendesak ASEAN, yang beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar, untuk memulihkan stabilitas melalui diplomasi.

Anggota Dewan Keamanan PBB prihatin atas ekspansi yang mengkhawatirkan dari kelomok Daesh/ISIS di banyak wilayah, termasuk Afrika.

Koordinator kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, mendesak para donor Barat untuk terus mendanai pekerjaannya di negara di mana 18,5 juta orang, hampir setengah dari populasi, bergantung pada bantuan penyelamatan jiwa.

Kanada, Israel, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara Eropa telah mengumumkan  memboikot pertemuan tahun ini.

Dalam menghadapi penolakan dari Beijing, badan kesehatan PBB menyerukan penyediaan semua data dan akses yang diperlukan sehingga rangkaian studi berikutnya dapat dimulai sesegera mungkin.

Kekerasan telah meningkat di seluruh Afghanistan ketika pasukan asing pimpinan AS hampir ditarik setelah 20 tahun operasi militer.

ASEAN jadi unik karena anggota asosiasi boleh menganut sistem demokrasi liberal, otoritarianisme, bahkan komunisme sekalipun.