SBY menepis tudingan Ahok terkait tekanan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengelurakna fatwa penistaan agama.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta untuk melakukan konsultasi dengan para ulama.

Fatwa MUI mesti dilihat sebagai alat perekat toleransi.

Partai Gerindra menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal larangan atribut non muslim bukan bagian dari sikap intoleran.

Musuh Islam bukan kelompok yang berbeda dengan dirinya, tapi musuh kita adalah korupsi, terorisme, serta budaya ketidaktertiban di negeri ini.

PKB berharap MUI mengeluarkan fatwa yang lebih substansi. Misalnya, bagaimana mendisiplinkan bangsa membuang sampah pada tempatnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal larangan memakai atribut non muslim dinilai tidak menyentuh pada pokok persoalan yang substansional.

Tito mengatakan, fatwa MUI bukan suatu rujukan hukum positif sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan penegakan hukum.

Politikus PAN meminta agar proses hukum Ahok harus ada kepastian dan keadilan. Hal itu, untuk mengantisipasi terjadinya aksi demo susulan.