Pendekatan negara, tidak cukup sekedar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agreement terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri. Hal seperti itu adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Pendekatan Pemerintah mestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi.

Pemerintah Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia yang mampu memberikan subsidi minyak goreng, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum.

Pemerintah sudah seharusnya menggesa distribusi migor curah ini ke wilayah-wilayah tersebut. Karena sangat kontradiktif. Di satu sisi harga CPO (minyak sawit mentah) dan TBS (tandan buah segar) terus melorot, namun harga migor di wilayah tersebut tidak turun-turun. Tentu ini ada yang salah.

Kalangan dewan menilai kebijakan Kementerian Keuangan menghapus pungutan ekspor yang berlaku hingga 31 Agustus 2022 mendatang belum bisa memberikan dampak signifikan pada petani sawit.

Pemerintah harus tetap menjaga momentum penurunan harga Migor (minyak goreng) menuju HET (harga eceran tertinggi) seperti sekarang ini di tengah upaya untuk mengerek harga TBS (tandan buah segar) sawit di tingkat petani.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan, penurunan harga migor curah, sejak puncaknya pada 4 April 2022 lalu sampai hari ini, hanya sebesar Rp 3.150 per kg atau turun sebesar 15 persen. Bisa dikatakan masih di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg.

Semestinya Pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng. Yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya.

Dukung petani sawit, Luhut dorong ekspor CPO besar-besaran