Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Ini berisiko mempersempit layanan korban, pemantauan UU TPKS, pencegahan kekerasan, penguatan data dan perlindungan perempuan di daerah

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan, sesuai undang-undangnya, per lima tahun. Jadi, ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga yang taat hukum

Bukan diperlambat, tidak; tetapi lebih kepada kehati-hatian sehingga ketika Undang-Undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya

Anggota Badan Legislasi DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran tidak membatasi ruang kreativitas para kreator digital.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya bisa lebih menyentuh keperluan pekerja atau buruh.

Undang-undang harus membedakan secara tegas antara penyitaan/pembekuan sementara dan perampasan permanen.