Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan RUU SDI sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa.

Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut lembaga

Kami bentuk panja, sesuai dengan tugas Program Legislasi Nasional 2026, di tahun ini.

Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Bogor

Partisipasi publik makin diperluas melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, serta penyampaian masukan oleh publik

Anggota Badan Legislasi DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran tidak membatasi ruang kreativitas para kreator digital.

Bukan kita mau menjadi tertutup, bukan. Tapi menjadi terbuka juga menurut saya kewajiban mengedukasi masyarakat jangan hanya diberikan kepada lembaga penyiaran

Setjen DPR RI terus memperkuat tata kelola kearsipan, khususnya terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi.

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.