Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi atau monopoli. Melainkan upaya konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap berada dalam kendali nasional. Dengan begitu, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari.

Trump Sebut Simpanannya di Bank Ditolak Tanpa Bukti, JPMorgan Membantah

Dalam skema terbaru ini, pemda dan satuan pendidikan dituntut melaksanakan SMPB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Kita tidak dapat membiarkan tatanan dunia berkembang secara alamiah, membiarkan persaingan kekuatan politik dan ekonomi menentukan segalanya.

Raih Nominasi Oscar dan Golden Globe, Djimon Hounsou Ungkap Diskriminasi Upah di Hollywood

Aturan itu harus tidak ada diskriminasi, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, bicara terkait diskriminatif, apakah PP yang dibuat pemerintah dan aturan turunan sekarang diskriminatif atau tidak? Jelas diskriminatif.