Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Jaringan Merah Putih (JMP), Poltak Agustinus Sinaga, memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas komitmennya dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut Poltak, pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi momentum penting, bukan hanya dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap janji dan komitmen pejabat publik.
Pasalnya, pengesahan tersebut disebut terealisasi 26 hari lebih cepat dari tenggat waktu 15 Desember 2026 yang sebelumnya dijanjikan pimpinan DPR kepada perwakilan massa aksi.
“Ini bukan sekadar soal undang-undang disahkan. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin membuktikan bahwa ucapan, janji, dan komitmen politik harus dibayar dengan tindakan nyata,” ujar Poltak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).
Poltak mengingatkan kembali momentum ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Saat itu, perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Bagi Poltak yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia demonstrasi, pertemuan tersebut menghadirkan pemandangan yang tidak biasa.
“Saya punya latar belakang sebagai demonstran. Tetapi terus terang, saya belum pernah melihat audiensi antara pimpinan DPR dan pengunjuk rasa yang begitu gercep, langsung pada substansi persoalan, tanpa banyak basa-basi,” ungkapnya.
Menurut Poltak, yang membuat pertemuan itu berbeda adalah keberanian pimpinan DPR menuangkan tuntutan masyarakat ke dalam komitmen tertulis yang langsung ditandatangani di hadapan perwakilan massa.
Komitmen tersebut memuat target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, menurut penuturan Poltak, Dasco menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi.
“Kalau tidak selesai sebelum tenggat waktu, kami akan mengundurkan diri, tidak ada masalah,” kata Poltak mengutip pernyataan Dasco dalam pertemuan tersebut.
Poltak menilai realisasi pengesahan yang disebut berlangsung pada 19 November 2026 menjadi bukti bahwa tekanan masyarakat dapat menghasilkan perubahan konkret ketika direspons dengan keseriusan dan kemauan politik.
RUU Perampasan Aset sendiri telah melalui perjalanan panjang sejak pertama kali digagas pada 2008. Setelah sekitar 18 tahun menjadi bagian dari perdebatan legislasi nasional, regulasi tersebut akhirnya disebut mencapai tahap pengesahan.
“Bayangkan, sesuatu yang diperjuangkan hampir dua dekade akhirnya bisa dituntaskan. Dan yang menarik, komitmen kepada rakyat justru dipenuhi 26 hari lebih cepat dari batas waktu yang dijanjikan,” ujar Poltak.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut patut dijadikan contoh bagaimana aspirasi masyarakat, aksi demonstrasi, dan respons lembaga negara dapat bertemu dalam sebuah keputusan politik yang konkret.
Lebih jauh, Poltak berharap momentum ini menjadi cermin bagi seluruh pemimpin dan pejabat publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sering disuguhi janji politik yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak selalu diikuti langkah nyata.
Karena itu, keberanian seorang pejabat publik membuat komitmen terbuka, menetapkan tenggat waktu, dan mempertanggungjawabkan ucapannya merupakan praktik kepemimpinan yang perlu diperkuat.
“Pemimpin yang baik bukan hanya pandai berbicara atau membuat janji. Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mempertanggungjawabkan perkataannya dan membuktikannya melalui tindakan,” tegasnya.
Poltak juga menilai peristiwa tersebut mengirimkan pesan bahwa demonstrasi tidak harus berakhir dengan kebuntuan antara rakyat dan negara. Sebaliknya, ketika aspirasi disampaikan secara terbuka dan direspons dengan kesungguhan, demonstrasi dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang dinantikan masyarakat.
“Ini harus menjadi momentum bersama, khususnya bagi para pemimpin dan pejabat publik di seluruh Indonesia. Jangan hanya meminta rakyat percaya, tetapi tunjukkan alasan mengapa rakyat layak memberikan kepercayaannya,” katanya.
Poltak berharap pengesahan UU Perampasan Aset tidak berhenti sebagai keberhasilan legislasi semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
“Janji sudah dibuktikan. Sekarang tantangan berikutnya adalah memastikan undang-undang ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara,” pungkas Poltak.


















