News

Legislator PKB: RUU Adminduk Ubah Cara Negara Melayani Warga

Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Foto: EMediaDPR)

Jakarta, Jurnas.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) diarahkan untuk mengubah pola pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Negara diharapkan tidak lagi sekadar menunggu warga mengurus dokumen kependudukan, tetapi harus proaktif memastikan setiap orang mendapatkan hak administrasinya.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, perubahan paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut politikus PKB itu, selama ini masyarakat masih kerap dibebani berbagai urusan administratif yang seharusnya bisa difasilitasi langsung oleh pemerintah.“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” kata Khozin di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, pendekatan stelsel aktif menuntut pemerintah mengambil peran lebih besar dalam memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau seluruh warga. Dengan begitu, pemenuhan hak administrasi tidak semata bergantung pada inisiatif masyarakat untuk mendatangi kantor pelayanan.

Selain perubahan pola pelayanan, Khozin menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan antarlembaga. Dalam revisi UU Adminduk tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diarahkan menjadi identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik.

Dia berharap integrasi tersebut dapat memangkas kerumitan birokrasi, terutama praktik penggunaan beragam nomor identitas dan pengumpulan dokumen berulang kali oleh instansi pemerintah.“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” ujarnya.

Namun, Khozin mengingatkan transformasi pelayanan berbasis digital tidak boleh mengabaikan aspek keamanan informasi pribadi. Menurutnya, kemudahan akses layanan harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan data kependudukan.

RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat hingga pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) tersebut.

Khozin berharap pembaruan regulasi ini mampu membangun sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, mudah diakses, serta lebih berpihak pada pemenuhan hak masyarakat.

Baginya, administrasi kependudukan tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan pencatatan identitas. Lebih dari itu, data kependudukan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dan hak sebagai warga negara.