News

Komdigi Terima 600 Ribu Laporan Penipuan Digital, Kerugian Tembus Rp9,3 T

Wamenkomdigi mengungkapkan pemerintah telah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun
Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (Foto: Komdigi)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan pemerintah telah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman kejahatan siber di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

Wamenkomdigi Nezar menyebut peningkatan kasus penipuan digital menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Menurut dia, kemudahan akses konektivitas dan layanan digital perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat mengenali berbagai modus kejahatan siber.

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” kata Wamenkomdigi dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh saja. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegas Wamen Nezar.

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkas Wamen Nezar.