JAKARTA, Jurnas.com — Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumaham dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan presiden boneka.
Fahri menilai Prabowo adalah pemimpin yang memiliki independensi penuh dan tidak dikendalikan oleh kekuatan mana pun alias menjadi presiden boneka..
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk ‘Belajar dari Kasus Gibran: Memperbaiki Presidensialisme Kita’ pada Jumat (13/11/2026) malam.
“Gibran ini adalah contoh sempurna dari kekacauan sistem kita. Kalau memakai istilah tobat Pak Rocky Gerung (Anggota Watimpres RI), maka kita harus sungguh-sungguh perbaiki sistem presidensial kita. Jangan kucing-kuncingan lagi,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, permasalahan Gibran Rakabuming Raka hendaknya menjadi bab terakhir dari sebuah kepalsuan mengenai adanya “permainan boneka” dalam menjadikan seseorang sebagai pemimpin di Indonesia.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengungkapkan, independensi tersebut terlihat nyata dari keberanian Prabowo membongkar berbagai praktik penyimpangan yang sebelumnya luput dari pengawasan, patut mendapatkan apresiasi.
Fahri kemudian menyinggung keberhasilan Presiden Prabowo membongkar kasus perampokan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan seluas 6,2 juta hektare, praktik manipulasi pajak seperti under-invoicing dan window dressing dalam perdagangan hasil bumi.
Hingga penyalahgunaan kekuasaan melalui operasi penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendel Pol Listyo Sigit Prabowo Cs terhadap 20.000 nama, dimana Presiden adalah salah satu korban dan target yang disadap.
"Presiden sebelumnya sempat menjadi seperti boneka karena bukan hasil tempaan, melainkan hasil tepuk tangan sesaat. Akibatnya, negara dioperasikan dari belakang layar, bahkan presidennya sendiri pun hendak dikendalikan dan disadap. Sekarang semua itu mulai dibongkar satu per satu oleh Pak Prabowo," tegasnya.
Tiga Perusak Sistem Presidensial
Dalam kesempatan ini, Fahri membedah tiga aspek krusial yang membuat sistem presidensial di Indonesia kerap melahirkan pemimpin yang rentan disetir oleh pemodal maupun kepentingan luar.
Pertama pencalonan berbasis logika pasar, kedua pemilu sebagai perang logistik dan ketiga krisis soliditas pemerintahan.
Ia menilai partai politik (parpol) saat ini terlalu melonggarkan mekanisme kaderisasi dan menyerahkan penentuan calon pemimpin pada hasil survei serta popularitas media sosial atau mekansme pasar.
“Hal ini membuka celah bagi figur dari "pasar bebas" yang tidak teruji secara ideologis maupun kapasitas untuk menyusup masuk ke dalam sistem,” kata dia.
Sementara kontestasi elektoral lebih didominasi oleh kekuatan modal dan logistik raksasa ketimbang adu gagasan.
“Politik berbiaya tinggi membuat calon pemimpin tersandera oleh para penyandang dana yang kelak mengendalikannya setelah berkuasa,” katanya.
Sebagai solusi agar peristiwa pengunduran diri Gibran di tengah masa jabatan tidak terulang kembali, Fahri mengusulkan reformasi mendasar dalam tata kelola partai politik dan pemilu.
Ia menekankan agar negara mengambil alih pembiayaan partai politik serta penyelenggaraan kampanye secara menyeluruh.
"Hentikan politik sebagai pertarungan logistik dan kembalikan menjadi pertarungan gagasan. Negara harus membiayai partai politik agar partai tidak disogok dari belakang dan berubah menjadi operator pemilik modal atau kepentingan asing," kata Fahri.
