News

Korupsi Jalur Kereta, Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Rp2,4 Miliar

PT KA Properti Manajemen  yang merupakan anak usaha KAI, dituntut membayar uang pengganti senilai Rp2,4 miliar terkait kasus dugaan korupsi proyek Jalur kereta.
Foto: sidang tuntutan PT KA Property Management (KAPM) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jakarta, Jurnas.com - PT KA Properti Manajemen (KAPM) dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta dan uang pengganti senilai Rp2,4 miliar terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera pada 2022.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa.

Jaksa meyakini PT KAPM telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2.410.092.416 (Rp 2,4 miliar) dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp 1.560.434.401," tambah jaksa

Apabila kewajiban uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan dijatuhi hukuman pengganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.

Dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.

Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum pidana serta bersikap kooperatif selama persidangan.

Sebelumnya, PT KAPM didakwa memberikan suap senilai Rp1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Suap diberikan agar PT KAPM menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut.

Perbuatan itu dilakukan PT KAPM bersama-sama dengan Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku Vice President PT KAPM tahun 2022.