Sanaa, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri Yaman, Ibrahim Haidan, mengumumkan bahwa sebanyak 21 pakar dari Garda Revolusi Iran (IRGC) dan kelompok Hezbollah asal Lebanon secara langsung memimpin serta mengendalikan operasi militer milisi Houthi.
Haidan menegaskan bahwa keterlibatan pihak asing tersebut kini telah meluas jauh melampaui kegiatan pelatihan dan pendorongan pasokan senjata, melainkan sudah mencakup perencanaan operasional hingga tingkat komando militer.
Dari total 21 tenaga ahli asing tersebut, sebanyak 14 pakar berasal dari Garda Revolusi Iran, sementara tujuh spesialis lainnya merupakan anggota Hezbollah. Menurut Haidan, para pakar ini bekerja sama dengan kelompok Houthi dalam mengoperasikan rudal balistik, pesawat nirawak (drone), serangan maritim, hingga perang elektronik.
"Ini bukan lagi sekadar misi pelatihan, melainkan sebuah staf umum militer yang berdiri utuh," tegas Haidan dalam pernyataan resminya.
Ia mengungkapkan bahwa kelompok penasihat asing tersebut dipimpin oleh seorang perwira Garda Revolusi Iran yang tampil ke publik sebagai "duta besar" dari negara yang mengklaim menghormati hukum internasional. Tim ini juga mencakup pengawas operasi, penasihat strategis, kepala ruang operasi bersama, hingga spesialis di bidang rudal, drone, radar, dan komunikasi.
Peran teknis para spesialis tersebut meliputi penentuan target kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab, pengembangan kapal tak berawak bermuatan bahan peledak dan kendaraan bawah air otonom, serta pengawasan jaringan penyelundupan komponen militer. Selain itu, mereka melatih milisi Houthi dalam teknik pemasangan ranjau, taktik pengepungan, dan perang perkotaan.
Berdasarkan pemetaan Kementerian Dalam Negeri Yaman, sebaran para pakar asing tersebut mencakup delapan orang di Hodeidah, masing-masing empat orang di Sanaa dan Saada, dua orang di Hajjah, dua orang di Amran, serta satu orang di Al-Khawkhah. Keberadaan mereka dinilai mengancam keselamatan pelayaran komersial, rute perdagangan, pasokan energi dunia, serta memicu penyebaran teknologi senjata ke kelompok bersenjata lainnya.
Atas kondisi tersebut, Haidan mendesak komunitas internasional untuk segera menetapkan milisi Houthi sebagai organisasi teroris, memutus jaringan pendanaan dan pasokan senjata mereka, serta menegakkan embargo senjata sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 dan 2624. Ia menyoroti bahwa warga Yaman terus menjadi korban dari intervensi asing ini, di mana keputusan ditulis di Teheran, diumumkan di Sanaa, dan ditanggung oleh masyarakat di daerah konflik seperti Taiz dan Hodeidah.
