Jakarta, Jurnas.com - Sudan mengadukan Ethiopia kepada Dewan Keamanan PBB dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika terkait serangan drone yang diduga dilancarkan dari wilayah Ethiopia.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan serangan tersebut menargetkan lokasi sipil dan pembangkit listrik di beberapa provinsi Sudan, yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil serta mengganggu sejumlah layanan penting.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen yang menurut mereka menunjukkan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter menggunakan wilayah Ethiopia untuk meluncurkan drone bermuatan bahan peledak dan dilengkapi rudal terhadap fasilitas sipil dan infrastruktur penting.
Mereka menggambarkan dugaan penggunaan wilayah Ethiopia sebagai tindakan permusuhan dan menuduh Addis Ababa melanggar Piagam PBB.
Kementerian tersebut meminta Ethiopia menghentikan tindakan permusuhan. Mereka juga mendesak masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban RSF dan menerapkan hukum internasional terhadap Pemerintah Ethiopia.
Belum ada tanggapan langsung dari Ethiopia terhadap pernyataan tersebut.
Keluhan tersebut diserahkan setelah serangan drone yang menargetkan 13 pembangkit listrik di Khartoum, Al-Jazira, Sennas, dan Al-Qadarif sejak Senin (26/10).
Sudan berulang kali menuding Ethiopia mendukung RSF dan mengizinkan drone untuk diluncurkan dari wilayahnya.
Namun, Ethiopia membantah tuduhan tersebut dan mengatakan pihaknya menghormati kedaulatan Sudan.
Sejak April 2023, tentara Sudan dan RSF terlibat dalam konflik yang bermula dari perbedaan pendapat mengenai integrasi kelompok paramiliter ke dalam militer.
Konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat hampir 13 juta orang mengungsi dan memperburuk kelaparan dan krisis kemanusiaan di seluruh negeri, menurut perkiraan PBB dan internasional.
Sumber: Anadolu
