JAKARTA, Jurnas.com — Menyongsong satu abad Sumpah Pemuda, Swarna Dwipa Institute (SDI) menyelenggarakan Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Dialog ini menghadirkan para pemikir, tokoh masyarakat, akademisi, dan unsur penyelenggara negara untuk merefleksikan kembali semangat Sumpah Pemuda serta membahas tantangan Indonesia menuju 2045.
Hadir sebagai pembicara kunci Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, bersama akademisi Frans Magnis-Suseno, Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, Febby Lintang selaku pengamat Swarna Dwipa Institute, serta Slamet Ariyadi, anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua Umum BM-PAN. Dialog dipandu oleh moderator Ajeng T. Andi.
Dalam Sambutan Founder Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyampaikan bahwa SDI hadir sebagai Rumah Besar Aktivis dari berbagai elemen. SDI mengajak untuk memaknai dan mengingat kembali arti Sumpah Pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“SDI selalu terbuka kepada siapa aja yang ingin memberikan pemikirannya terhadap kemajuan Indonesia, terutama dalam menuju Indonesia Emas,” kata Frans.
Satu pesan besar mengemuka dari rangkaian pemikiran para narasumber, Indonesia Emas tidak boleh hanya menjadi target angka dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia Emas bukan hanya tentang Indonesia yang maju, tetapi tentang Indonesia yang memanusiakan manusia, melindungi yang rentan, menyejahterakan rakyat, dan memberikan ruang bagi setiap warga untuk tumbuh serta berkontribusi.
“Indonesia Emas harus menjadi cita-cita bersama untuk membangun bangsa yang memuliakan manusia, menghadirkan keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh rakyat,” tegas Frans.
Bagi Swarna Dwipa Institute, lanjutnya, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah atau seremoni tahunan. Nilai persatuan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Karena itu, menyongsong satu abad Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk memperbarui komitmen kebangsaan. Semangat persatuan perlu diwujudkan dalam kebijakan yang adil, tindakan yang nyata, serta keberpihakan kepada kepentingan seluruh rakyat,” pungkas Frans.
Melalui Dialog Nasional ini, Swarna Dwipa Institute menegaskan pentingnya merawat ruang dialog, mempertemukan gagasan lintas generasi, dan mendorong kesadaran bersama untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, berkeadilan, inklusif, dan bermartabat.
Dialog Nasional ini ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama. Penutupan tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia lahir dari keberanian untuk menyatukan perbedaan dan membangun cita-cita bersama.
Berikut enam pokok pemikiran penting dari dialog Sumpah Pemuda:
1. Persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan menjadi komitmen menjaga keberagaman, toleransi, gotong royong, dan kepentingan bangsa.
2. HAM dan martabat manusia harus menjadi fondasi pembangunan. Setiap warga negara berhak memperoleh penghormatan, perlindungan, dan kesempatan yang setara.
3. Keadilan sosial harus dirasakan seluruh rakyat. Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan dasar.
4. Pemberantasan korupsi dan integritas harus menjadi agenda mendasar. Masa depan bangsa membutuhkan tata kelola negara yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.
5. Pembangunan harus inklusif dan berkelanjutan. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan harus memperoleh kesempatan yang setara, sementara lingkungan hidup tetap dijaga bagi generasi mendatang.
6. Generasi muda harus menjadi pelaku perubahan. Pendidikan, karakter, kreativitas, kemandirian, dan keberanian menyampaikan gagasan perlu menjadi kekuatan dalam menentukan masa depan bangsa.
Swarna Dwipa Institute memandang keenam pokok tersebut sebagai satu kesatuan. Persatuan tanpa keadilan akan kehilangan makna. Pembangunan tanpa penghormatan terhadap HAM berisiko meninggalkan sebagian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bersama. Dan cita-cita Indonesia maju akan sulit diwujudkan apabila korupsi serta lemahnya tanggung jawab publik terus dibiarkan.
