Damaskus, Jurnas.com - Pemerintah Suriah secara resmi membuka kembali perintasan perbatasan utamanya dengan Yordania setelah kedua negara sepakat memulihkan hubungan diplomatik yang sempat merenggang. Ketegangan sempat memuncak pasca-aksi serangan udara balasan dari militer Yordania yang memicu krisis diplomatik di kawasan perbatasan.
Insiden bermula dari serangan penembakan mematikan yang menerjang sebuah gereja di kawasan selatan Yordania dan menewaskan sembilan orang warga. Sebagai bentuk respons militer, Yordania meluncurkan serangan udara ke wilayah Suriah selatan yang diklaim berhasil menewaskan lebih dari 20 milisi radikal.
Aksi serangan udara tersebut sempat mengundang kecaman keras dari pemerintah Damaskus yang menilai operasi militer asing itu sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan wilayah udara. Namun, Yordania bergerak cepat meredakan ketegangan dengan menyampaikan rasa hormat penuh atas kedaulatan Suriah serta penyesalan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.
Pejabat senior bea cukai Suriah, Mazen Alloush, mengonfirmasi bahwa perintasan batas Nassib atau Jaber kini telah kembali beroperasi secara normal bagi kendaraan penumpang dan kargo. Alloush menjelaskan bahwa pemulihan jalur perbatasan darat tersebut mulai berlaku efektif sejak Rabu pagi guna memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan warga.
Dikutip dari CNA pada Rabu (28/10), Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, melangsungkan komunikasi langsung melalui sambungan telepon bersama Menteri Luar Negeri Suriah demi mempertegas komitmen kedamaian. "Yordania memberikan penghormatan penuh atas kedaulatan dan keamanan Suriah, serta menyampaikan duka cita dan rasa sedih atas gugurnya korban sipil yang tidak berdosa," kata Ayman.
Sementara itu, Raja Yordania Abdullah II melayangkan sumpah tegas untuk menindak kelompok radikal yang bertanggung jawab atas penyerangan fasilitas keagamaan. "Kami telah berjanji para teroris tidak akan lolos dari hukuman, dan tidak ada pendukung ideologi gelap yang memecah belah warga Yordania yang akan ditoleransi," kata Raja Abdullah II.
Guna mencegah terulangnya aksi militer sepihak, kedua negara bersepakat untuk membentuk komite keamanan bersama yang bertugas mengoordinasikan operasi penumpasan sisa-sisa kelompok ISIS. Diskusi intensif mengenai penanganan zona rawan di wilayah perbatasan selatan akan terus digencarkan oleh otoritas militer kedua belah pihak.
Menteri Penanggulangan Bencana Suriah, Raed al-Saleh, mengonfirmasi bahwa seluruh penyelesaian perselisihan kedua negara ditempuh melalui koridor hukum dan diplomasi resmi. Pemulihan jalur perbatasan darat ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas ekonomi serta mempererat hubungan persaudaraan antarnegara tetangga.
