FGD Kemenhub dengan Komunitas Ojol Sempat Ricuh, Perwakilan Korban Aplikator Tuntut Keadilan

Samrut Lellolsima | Kamis, 24/07/2025 16:31 WIB

FGD Kementerian Perhungan dengan Komunitas Ojol di Hotel Red Top Jakarta, Kamis (24/7). (Foto: Dok. Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sejumlah komunitas driver transportasi online dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berlangsung hari ini (Kamis, 24/7) di Jakarta, sempat ricuh. Penyebabnya, salah satu komunitas yang tergabung dalam “korban aplikator” merasa ada ketidakadilan dalam acara tersebut.

Perwakilan korban aplikator, Agung menceritakan bahwa kericuhan berawal saat pihak narasumber dari Kemenhub tidak mengikutsertakan komunitas dari driver online roda empat.

“Waktu narasumber sedang briefing ada kata-kata yang memantik, yakni tidak ikut menyertakan driver roda empat. Kemudian saya bersama rekan lain, Eki protes. Hal itu tidak ditanggapi baik oleh para peserta lain yang hadir,” kata dia di lokasi acara, Hotel Red Top Jakarta.

Kemudian, dilanjutkan Agung, para peserta lain dari komunitas ojol bahkan sempat mengintimidasi dan meneriakan kata-kata yang kurang pantas. Mereka bahkan langsung merangsek masuk ke barisan “korban aplikator”.

“Peserta lain merasa terusik dan bilang jumlah massa kami lebih banyak. Kalian jangan macam-macam. Beberapa dari kami juga mendapatkan tendangan,” sambungnya menceritakan.

Beruntung aparat penegak hukum yang berjaga di lokasi bertindak cepat dan melerai kericuhan antara sesama driver online tersebut. 

“Pada dasarnya kami tertib dan taat aturan, namun apabila ada hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan dan harus disuarakan, kami akan tetap berbicara lantang,” kata Agung.

Acara kemudian dilanjutkan kembali dengan mendengarkan paparan dari Kemenhub dan tuntutan dari para komunitas driver online yang hadir. 

Adapun dalam surat undangan FGD yang digelar Kemenhub pada Kamis siang, 24 Juli 2025, disebutkan beberapa komunitas ojol diundang.

Tujuan dari FGD sendiri adalah untuk mewujudkan tata kelola dan kebijakan transportasi online dengan tetap menjaga kesejahteraan pengemudi dan keterjangkauan layanan masyarakat.