Sederet Tim Nasional yang Pernah Dilarang Ikut Piala Dunia

Mutiul Alim | Senin, 23/06/2025 18:01 WIB

Bendera FIFA di lapangan (Foto: Africa News)

Jakarta, Jurnas.com - Tidak semua negara bisa bebas berlaga di Piala Dunia. Beberapa tim nasional pernah dilarang tampil karena situasi politik, konflik, atau pelanggaran moral yang bertentangan dengan nilai-nilai FIFA.

Afrika Selatan menjadi salah satu kasus paling dikenal. FIFA menjatuhkan sanksi berat terhadap negara tersebut karena kebijakan apartheid yang diskriminatif. Pada 1961, mereka dikeluarkan dari keanggotaan FIFA dan dilarang tampil di turnamen internasional hingga 1992.

Jerman dan Jepang juga sempat dilarang ikut serta dalam Piala Dunia 1950. Kedua negara itu dianggap bertanggung jawab atas Perang Dunia II, dan dunia internasional belum siap menerima mereka kembali di panggung olahraga. Mereka baru diizinkan kembali beberapa tahun kemudian setelah proses rekonsiliasi politik.

Yugoslavia juga menjadi korban konflik geopolitik. Pada 1994, negara tersebut tidak diizinkan tampil di Piala Dunia karena pecahnya perang Balkan dan sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal kala itu Yugoslavia lolos ke turnamen dan memiliki skuad yang kuat.

Kasus lain terjadi pada Indonesia, yang menolak bermain melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958. Penolakan tersebut membuat Indonesia didiskualifikasi dan mencatat sejarah sebagai tim pertama yang mundur karena alasan politik.

Iran pernah menghadapi tekanan berat pada 2006 karena campur tangan pemerintah dalam federasi sepak bolanya. FIFA nyaris menjatuhkan sanksi, meskipun akhirnya dibatalkan setelah ada jaminan reformasi internal.

Rusia juga mengalami hal serupa ketika mulai melakukan invasi ke Ukraina. Negara ini dilarang FIFA ikut serta dalam Piala Dunia 2022 di Qatar, dan bisnis pengusaha Rusia di Chelsea juga ikut diberangus.

FIFA berusaha menjaga netralitas, namun sulit menutup mata ketika situasi politik bertabrakan dengan nilai-nilai olahraga. Setiap larangan yang dijatuhkan selalu mengundang perdebatan antara prinsip keadilan dan realitas diplomatik.