Eddy Soeparno Optimis Pertumbuhan Ekonomi Naik: Reformasi Struktural, MBG, Hingga Koperasi Merah Putih

Eko Budhiarto | Selasa, 06/05/2025 18:55 WIB

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Bagi Pimpinan MPR Eddy Soeparno, pertumbuhan ekonomi 4,87 persen masih menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang dinamis.

Eddy menjelaskan, kuartal pertama 2025 memang dilalui dengan segenap tantangan khususnya di tingkat global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, hambatan terhadap pasar ekspor dan juga perang dagang yang berkepanjangan. Terakhir, kita juga dihadapkan pada kebijakan tarif Donald Trump yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi global,” jelasnya.

Ke depan, Eddy menyampaikan optimismenya untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Secara khusus Eddy meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin diperluas dan juga pendirian Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya.

“Saya menatap kinerja ekonomi kita ke depannya akan semakin baik, khususnya ketika program hilirisasi semakin digencarkan, program-program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menggerakkan sektor UMKM dan ekonomi desa,” ungkapnya.

“Gerakan MBG yang akan melibatkan dapur sekolah, komunitas lingkungan sekolah akan terus diperluas dan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pendirian Koperasi Merah Putih yang akan menggerakkan perekonomian di tingkat yang paling mikro,”

Namun demikian, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen Eddy terus mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, agar mampu mengurai hambatan usaha dan investasi yang selama ini mempersulit Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah melakukannya lebih awal..

“Lambatnya proses perizinan, konflik tanah, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, termasuk juga premanisme berkedok ormas, adalah diantara hambatan struktural yang harus segera diatasi. Gangguan terhadap investasi yang masuk berarti mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.