APBN 2024, Realisasi Subsidi BBM Capai Rp434 Triliun

Untung Subagja | Senin, 06/01/2025 22:30 WIB

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta. (Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran subsidi untuk masyarakat, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sentuh Rp434,3 triliun.

“Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat juga termasuk dalam konteks menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN. Total realisasi anggaran untuk subsidi ini mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan.

Kemudian, Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.

Minyak tanah yang seharusnya berharga Rp11.150 per liter dijual kepada masyarakat dengan harga Rp2.500 per liter, disubsidi Rp8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp4,5 triliun. Subsidi ini memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.

Untuk LPG 3 kg, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung dari harga asli Rp42.750 per tabung. Sebesar 70 persen atau Rp30.000 harga LPG 3 kg per tabung disubsidi oleh APBN, dengan realisasi mencapai Rp80,2 triliun dan dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

Di sektor listrik, total subsidi yang digelontorkan mencapai Rp156,4 triliun.

Tarif untuk rumah tangga 900 VA subsidi seharusnya Rp1.800 per kWh, namun masyarakat hanya membayar Rp600 per kWh, disubsidi sebesar Rp1.200 per kWh (67 persen) dan dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

Listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan.(ant)