Militer Korut memasang meriam di perbatasan dengan Korsel (Foto: Reuters)
Pyongyang, Jurnas.com - Ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea mengalami peningkatan signifikan, setelah Korea Utara (Korut) mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah diplomatik tersebut dibarengi dengan aksi penyiagaan artileri berat dan kendaraan tempur militer di kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Korea Selatan (Korsel).
Laporan Reuters yang dikutip CNA pada Senin (26/10) di lokasi pengamatan perbatasan, mengonfirmasi keberadaan satu unit meriam artileri medan milik militer Korut yang ditempatkan secara mencolok di garis depan.
Penyiagaan meriam swagerak kaliber 122 milimeter tersebut dinilai sebagai bentuk unjuk kekuatan militer yang sangat tidak biasa dilakukan oleh pihak Pyongyang.
Selain menyiagakan senjata artileri berat, tiga unit kendaraan lapis baja Korut juga terlihat mengarahkan laras meriamnya tepat ke arah wilayah Selatan. Di saat bersamaan, puluhan prajurit militer Korea Utara terpantau terus melanjutkan proyek pembangunan pagar pembatas serta pemasangan ranjau darat di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ).
Pakar studi Korea dari Universitas Kyungnam di Seoul, Lim Eul-chul, menilai bahwa penggelaran persenjataan secara terbuka ini membawa pesan politik yang sangat tegas.
"Sangat tidak biasa bagi Korea Utara untuk memamerkan artileri swageraknya secara mencolok. Dengan menampilkannya secara sengaja, Korea Utara memberi sinyal melalui tindakan, bukan kata-kata, bahwa mereka berniat menegakkan kebijakan perbatasan melalui kekuatan alih-alih dialog atau negosiasi," ujar Lim.
Lim menambahkan bahwa penyiagaan kekuatan tempur tersebut menjadi peringatan keras agar Korsel tidak memicu gesekan lebih lanjut di sepanjang garis demarkasi. Pyongyang sengaja memperlihatkan kesiapan militernya guna mencegah timbulnya bentrokan bersenjata yang tidak disengaja di kawasan perbatasan.
Dalam surat resminya kepada Dewan Keamanan PBB, perwakilan Korut menuding Seoul telah merekayasa insiden ledakan ranjau darat yang terjadi pada September lalu. Pyongyang berdalih bahwa tuduhan dari pihak Korsel sengaja dirancang untuk menggambarkan aktivitas pembangunan fasilitas perbatasan mereka sebagai bentuk pencerobohan militer.
Surat perwakilan Korut tersebut juga memuat peringatan keras bahwa setiap pelanggaran terhadap kedaulatan wilayahnya akan memicu tindakan pertahanan diri secara langsung. Pyongyang mengancam bahwa Korsel harus bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi fatal yang timbul akibat eskalasi tersebut.
Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa surat balasan dari Korut hanya mengulang sikap lama mereka untuk membenarkan proyek perbatasan ilegal tersebut.
Meskipun Seoul terus mendorong dibukanya jalur dialog demi meredakan ketegangan, aktivitas pembangunan benteng pertahanan dan penyiagaan pasukan tempur Korut terus berlangsung intensif.
Selasa, 20/10/2026 08:35 WIB
Sabtu, 17/10/2026 08:35 WIB
