Korut Perintahkan Konfrontasi Militer jika Diprovokasi Korsel

Mutiul Alim | Rabu, 21/10/2026 15:45 WIB

Zona Demiliterisasi Korea Selatan dan Korea Utara (Foto: AFP)

Pyongyang, Jurnas.com - Pemerintah Korea Utara (Korut) secara resmi menginstruksikan pasukan militernya di kawasan perbatasan untuk mengambil tindakan cepat dan tegas, apabila militer Korea Selatan (Korsel) dinilai mengancam keselamatan mereka.

Langkah provokatif dari Pyongyang ini dilaporkan oleh media pemerintah setempat pada Rabu (21/10), yang berpotensi meningkatkan risiko bentrokan bersenjata secara langsung di sepanjang wilayah perbatasan dengan tingkat demiliterisasi paling ketat di dunia tersebut.

Instruksi tegas dari pimpinan Pyongyang tersebut dirilis hanya sehari setelah pihak militer Korea Selatan berjanji akan memberi balasan secara tegas atas setiap bentuk provokasi lanjutan, jika Korea Utara merealisasikan ancamannya untuk memperkuat postur militer di kawasan Demilitarized Zone (DMZ).

Berdasarkan laporan kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, yang dikutip CNA pada Rabu ini, Marsekal Angkatan Bersenjata Korea Utara, Pak Jong Chon, melakukan inspeksi langsung terhadap benteng serta fasilitas pertahanan militer di sepanjang garis perbatasan pada Selasa lalu.

Dalam kunjungan perbatasan tersebut, Pak Jong Chon didampingi langsung oleh sosok berpengaruh Kim Yo Jong, yang merupakan adik kandung dari pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

Dalam kesempatan itu, Kim Yo Jong secara terbuka mengonfirmasi bahwa unit-unit artileri dan daya tembak baru telah ditempatkan serta mengambil posisi tembak di sepanjang kawasan perbatasan.

"Unit-unit daya tembak baru telah mengambil posisi tembak mereka di perbatasan," demikian dilaporkan KCNA mengutip pernyataan Kim Yo Jong.

Sementara itu, Seoul menuding bahwa tentara Korea Utara bertanggung jawab atas ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan pada bulan lalu, yang mengakibatkan dua prajurit Korea Selatan mengalami luka berat. Atas insiden tersebut, Korsel mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan seluruh proyek pembangunan benteng pertahanan tersebut.

Menanggapi tuduhan tersebut, Marsekal Pak Jong Chon menolak keras klaim Korea Selatan dan menyebutnya sebagai pernyataan konyol, yang sengaja dirancang untuk mengalihkan kesalahan Seoul.

Dia menegaskan bahwa militer Korut memahami batas wilayah lebih baik daripada siapapun, dan hanya menjalankan aktivitas rutin di dalam kedaulatannya sendiri, seraya menyerukan prajuritnya untuk mengubah perbatasan menjadi benteng yang tak tertembus.

Eskalasi militer di antara kedua belah pihak terus meningkat sejak Pyongyang mulai memperketat dan memperkuat benteng pertahanan di sepanjang perbatasan pada April 2024.

Seoul mencatat setidaknya Korea Utara telah mengerahkan hingga 7.000 pekerja ke kawasan DMZ tahun ini, yang memicu sekitar 50 insiden penerobosan Garis Demarkasi Militer (MDL).